PERKEMBANGAN POLITIK DALAM KEMERDEKAAN INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A.     LATAR BELAKANG

1.      Pelakasanaan demokrasi liberal merupakan konstitusi yang berlaku undang-undang dasar sementara 1950 yang bernafaskan semangat liberal

2.      kabinet Natsir merupakan cabinet kualisi yang di pimpin oleh masyumi

3.      kabinet wilopo merupakan koalisi antara PNI dan masyumi

4.      kabinet sukiman merupakan  cabinet koalisi dua partai terbesar

B.     Rumusan masalah

1.      Sebutkan program-program kabinet karya, yang yang terdapat 5 pasal ?

2.      Sebutkan program-program  kabinet Ali sastroamidjo II?

3.      Sebutkan dekrit yang di keluarkan oleh presiden soekarno pada tanggal 05 juli 1959 ?

4.      Kapankah presiden soekarno mengajukan konsepsi  yang berisi bentuk cabinet dan bentuk Dewan Nasional

C.     Tujuan penulisan

            Untuk mengetahui lebih jauh apah itu perkembangan politik dalam upaya mengisi kemerdekaan Indonesia , diantaranya

1.      Masa demokrasi liberal

2.      Pemilihan umum

3.      Masa demokrasi

D.     Manfaat penulisan

Penulisan makalah ini bermanfaat dalam mengembangkan bakat dan keterampilan ,       aspirasi dan aspresiasi siswa, menambah pengetahuan dan wawasan siswa yang bekaitan dengan hal-hal yang berhubungan mata pelajaran sejarah, yakni : PERKEMBANGAN POLITIK DALAM KEMERDEKAAN INDONESIA

BAB II

PEMBAHASAN

A.     MASA DEMOKRASI LIBERAL

            Pelaksanaan demokrasi liberal secara yuridis formal adalah wajar sebab sesuai dengan konstitusi yang berlaku yakni, undang-undang dasar sementara 1950 yang bernafaskan semangat liberal. Kondisi seperti itu sudah di rintids sejak di keluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 16 oktober  1945 tentang perubahan status KNIP dan maklumat pada tanggal 03 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik di Indonesia . Kemudian terbukti bahwa demokrasi parlementer atau liberal yang meniru sistem parlementer model eropa barat kurang sesuai dengan kondisi politik dan karakter rakyat Indonesia . Namun demikian , tercatat bahwa Indonesia perna menerapkan sistem demokrasi liberal antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 merupakan masa berkibranya  partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian cabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan.

Hampir setiap tahunnya terjadi pergantian cabinet . Masa pemerintahan cabinet tidak ada yang berumur panjang, sehingga masing-masing cabinet yang berkuasa tidak dapat melaksanakan seluruh programnya. Keadaan ini menimbulkanketidakstabilan dalambidang politik, ekonomi sosial,dan keamanan cabinet-kabinet yang pernah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan dari tangan belanda adalah sebagai berikut:

·         Kabinet Natsir 06 september 1950 – 21 maret 1951

Cabinet natsir mendapatkan dukungan dari  tokoh-tokoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi seperti sri sultan Hamengku BUwono IX, Mr. Asat, Mr. Moh Roem, Ir.DJUANDA DAN Dr. sumitro Djojohadokusumo.

Program pokok dari cabinet Natsir adalah sebagai bbberikut:

1.      Menggiatkan usaha keamanandan ketentaraan

2.      Konsulidasi dan menyempurnakan pemerintahan

3.      Menyempurnakan organisasi angkatan perang

4.      Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan

5.      Memperjuangkan penyelesaian masalah irian baratt

·         Kabinet sukiman  12 April 1951 – 03 April 199952

Kedudukan cabinet sukiman semakin tidak stabil karena hubunyang dengan militer yang kurang baik , terutama yang terlihat dari sikap pemerintah menghadapi pemberontakan yang terjadi di jawa barat , jawa tengah, Sulawesi selatan yang kurang tegas. Selanjutnya kedudukan  cabinet sukiman semakkin bertabah goyah akibat adanya pertukaran nota antara menteri luar negeri subardjo dengan duta besar amerika serikat merle cochan  mengenai bantuan ekonomi dan meliter berdasarkan ikatan Mutual Security Act ATAU UNDANG –UNDANG kerja sama keamanan . kerja sama itu di nilai sangat merugikan politik luar negri bebas –aktif yang dianut Indonesia , karena harus lebih memerhatikan kepentingan amerika serikat.

·         Kabinet wilopo 03 April 1952 – 03 juli 1953, setelah cabinet sukiman jatuh digantikan oleh cabinet wilopo. Kabinet wilopo mendapatkan dukungan dari PNI Masyumi.

·         Cabinet ali sastroamidjojo I , 31 juli 1953 – 12 Agustus 1955.

Setelah cabinet wilopo mmundur , terbentuk cabinet baru yaitu cabinet Ali sastromidjojo. Kabinet Ali mendapatkan dukungan dari PNI dan NU, sedangkan masyumi memili sebagai oposisi.

Cabinet ali mempunyai program empat pasal:

1.      Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran dan segalalah penyelenggaraan pemilihan umum

2.      Pelaksanaan irian barat secepatnya

3.      Program luar negeri, antara lain pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan Kembali persetujuan KMB

4.      Penyelesaian pertikaian politik

·         kabinet burhanuddin harahap 12 Agustus 1955 – 03 Maret 1956

Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi , sedangkan PNI memilih membentuk oposisi

Kabinet BurhanuddinHarahap adalah penyelenggaran pemilihan umum untuk pertama kalinya bagi bangsa Indonesia . pemilihan berlangsung pada tanggal 29 september 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituente.

            Peristiwa tanggal 27 juni 1955 yang menjadi penyebab kegagalan dari kabinet Ali berhasil di selesaikan dengan mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD.

·         kabinet Ali sastromidjojo II, 20 maret 1956 – 14 maret 1957.

Program dari kabinet Ali Sastromidjojo adalah sebagai berikut:

1.      pembatalan KMB

2.      Perjuangan mengembalikan irian barat ke pangkuan republic Indonesia

3.      Pemulihan keamanan dan ketertiban , pembangunan ekonomi , keungan, industry, perhubungan , pendidikan dan pertanian

4.      Melaksanakan keputusan konferensi Asia –AFRIKA

·         Kabinet karya 09 April 1957- 10 juli 1959 , kabinet karya resmi di lantik pada tanggal 09 April 1957 dalam situasi Negara yang sangat memprihatinkan. Untuk mengatasi masalah tersebut , kabinet karya menyusu 5 pasal yang di sebut pancakarya .program-program dari kabinet ini diantaranya sebagai berikut:

1.      Membentuk dewan nasional

2.      Normalisasi keadaan republik

3.      Melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan KMB

4.      Memperjuangkan irian barat

5.      Mempercepat proses pembangunan

B.     PEMILIHAN UMUM  1955

1.      Latar belakang pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955

Pemilihan umum merupakan salah satu prasyarat agar sistem pemerintahan yang demokratis bisa berfungsi. Pemilihan umum tercantum sebagai salah satu program dari kabinet parlementar  republik Indonesia.

2.      Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955

Setelah kabinet Ali wongso berakhir , Moh.Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap untuk menyusun cabinet.

Akhirnya pada tanggal 29 septembar 1955, pemilihan umum dapat terlaksana . lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan hak suaranya di kotak-kotak suara. Hasil dari pemilihan umum pertama itu , ternyata dimenangkan oleh empat partai yaitu, PNI, Masyumi, NU, dan PKI

3.      Perkembangan pemerintahan setelah pemilihan umum 1955

Keadaan politik setelah pemilihan umum 1955 di bidang pemerintahan terjadi ketegangan-ketegangan akibat banyaknya mutasi yang dilakukan dibeberapa kementrian, seperti pada kementrian dalam negeri, kementrian luar negeri, dan kementrian perekonomian.

Pada tanggal 08 maret itu juga presiden soekarno langsung menunjuk Ali sastromidjojo untuk membentuk kabinet baru. Pada tanggal 20 maret 1956, secara resmi di umumkan cabinet baru yang di sebut kabinet Ali sastromidjojo II

C.     MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

Ketegangan politik yang terjadi pasca pemilihan umum 1955 membuat situasi politik yang tidak menentu . kekacauan politik ini membuat keadaan Negara manjadi dalam keadaan darurat.

Berikut latar belakang munculnya penerapan demokrasi terpinpin oleh presiden soekarno.

1.      Konstituente gagal menyusun undang undan dasar baru

Pada bulan februari 1957, presiden soekarno memanggil semua pejabat sipl dan militer beserta semua pinpinan partai politik ke istana merdeka. Dalam pertemuan itu untuk pertama kalinya presiden soekarno mengajukan konsepsi yang berisi antara lain sebagai berikut.

·         dibentuk kabinet gotong-royong yang terdiri dari wakil-wakil semua partai ditambah dengan golongan fungsional

·         dibentuk dewan nasional

dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada preisden soekarnoagar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran konstituante.Pemberlakuan kembali Undang-Undaang dasar 1945 merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu,pada tanggal 5 juli 1959,Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut.

1.      pembubaran konstituante

2.      Berlakunya kembali UUD1945

3.      Tidak berlakunya UUDS 1950

4.      Pembentukan MPRS dan DPAS

2.      Pengaruh dekrit presiden

Hal-hal ini terlihat dengan jelas dari masalah-masalah sebagai berikut.

·         Kedudukan Presiden berdasarkan UUD 1945,kedudukan presiden berada di bawah MPR.Akan tetapi,pada kenyataannya MPRS tunduk kepada presiden.presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS

·         Pembentukan MPRS presiden soekarno juga membentuk MPRS berdasarkan penetapan presiden no.2 tahun 1959.tindakan yang dilakukan oleh presiden soekarno itu bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam UUD 1945 telah ditetapkan bahwa pengangkatan anggota MPR sebagai lembaga tertinggi Negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memilih anggota-anggotanya yang duduk di MPR.

·         Manifesto politik Republik Indonesia pidato presiden pada tanggal 17 agustus 1959 berjudul, Penemuan Kembali Revolusi Kita dikenaldengan manifesto politik republic Indonesia.atas usulan dari DPA yang bersidang tanggal 23-25 september 1959 agar manifesto politik republic Indonesia itu dijadikan garis-garis besar haluan Negara.

·         Pembubaran DPR dan hasil pemilu dan pembetukan DPR-GR anggota DPR hasil pemilu tahun 1955 mencobah menjalankan fungsinya dengan menolak RAPBN yang diajukan oleh presiden . sebagai akibat dari penolakan itu, DPR hasil pemilu di bubarkan dan di ganti dengan pembentuka DPR-GR , demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia

Arah politik luar negeri Indonesia terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif menjadi condong pada salah satu poros . pada masa itu di berlakukan politik konprontasi yang di arahkan  pada Negara-negara kavitalis.,Seperti Negara-negara eropa barat dan amerika serikat.

Dalam rangka konprontasi itu presiden soekarno mengummumkan dwi komando rakyat , dwi kora  pada tanggal 3 mei 1964 yang isinya sebagai berikut:

·         Terhebat ketahanan revolusi Indonesia bantu perjuangan rakyat malaisia untuk membebaskan diri dari nekolim inggris

3.      Kehidupan politik di masa demokrasi terpimpin

Berdasarkan penpres no. 07 tahun 1959 tanggal 31 desember 1959, kehidupan partai politik di tata dengan menetapkan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh partai politik. Partai politik yang tidak memenuhi syarat di hapuskan , misalnya jumlah anggotanya terlalu sedikit.

Dalam rangka mewujudkan sosialisme dan kelak komunisme di Indonesia , PKI menempu tindakan-tindakan sebagai berikut

a.       Dalam negeri , berusaha menyusup kepartai-partai atau organisasi massa yang menjadi lawannya , kemudian memecah belah. Dibidang pendidikan mengusahakan agar marxisme-marxisme menjadi salah satu mata pelajaran wajib. Dibidang militer mencoba mengintrinasi para peristiwa dengan ajaran komunis dan membina sel-sel di kalangan ABRI

b.      Luar negeri , berusaha mengubah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menjadi politik yang menjurus kenegara-negara komunis

                                                            BAB III

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Dari uraian diatas, mulai dari pembahasan pertama sampai dengan pembahasan terakhir kami dapat menyimpulkan bahwa perkembangan politik dalam kemerdekaan Indonesia sangat berpengaruh terhadap seluruh masyarakat Indonesia

B.     Saran

Kita sebagai bangsa Indonesia marilah kita meningkatkan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan politik dalam kemerdekaan indonesia

                  DAFTAR PUSTAKA

Kartodirijo, sortono. 1955. Sejarah untuk SMA. Jakarta:penerbit mutiara

Koetoyo, soetrisno.1982.sejarah Dunia:Jakarta widjaja